Article Sidebar

Submitted
14 December 2022
Accepted
16 January 2023
Published
16 January 2023
Download
PDF (Bahasa Indonesia)
Statistic
Read Counter : 1408 Download : 64

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa terhadap belanja modal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Instrumen penelitian ini menggunakan data laporan keuangan. Populasi penelitian adalah laporan keuangan dari dari tahun 2019-2020, dengan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis linear berganda dengan uji f dan uji t serta uji dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa secara simultan dan parsial belanja pegawai dan belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini berimplikasi sebagai bahan informasi bagi akademisi dalam rangka memberikan informasi tentang pemenuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sehubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya, bagi pemerintah daerah, penelitian ini memberikan masukan dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengalokasian anggaran belanja modal yang terdapat dalam APBD.


Kata kunci: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal

Article Details

References

  1. Astiti, D.N.Y., dan Mimba, N.P.S.H. (2016). “Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah”. E-journal Akuntansi Universitas Udayana, 14(3).
  2. Buletin Teknis Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah Nomor 04 yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terbit pada tanggal 29 Desember 2006
  3. Defitri, S.Y. 2020. “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Fokbis, 19(2).
  4. Erlina, Rambe, O.S., dan Rusdianto. 2017. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Salemba Empat. Jakarta.
  5. Fauzi, Lutfi. 2018. “Analisis Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal terhadap Tax Effort pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”. Skripsi. Universitas Sumatera Utara
  6. Ghozali, I. 2015. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
  7. Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2017. Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
  8. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. STIM YKPN. Yogyakarta.
  9. Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
  10. Mursyidi. 2018. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
  11. Pangestu, Eka Cindy. 2018. “Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Belanja Pegawai dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 1(1).
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
  13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar.
  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan dan Standar.
  16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
  17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Belanja Barang dan jasa
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Belanja Barang dan jasa
  19. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Belanja Modal.
  20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2013 tentang penanggulangan bencana
  21. Peraturan Pemerintah Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang Belanja Modal.
  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
  25. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  26. Putri, S.E.,. 2014. “Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Modal dan Jumlah Aset Tetap Daerah terhadap Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013”. Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, 8(1).
  27. Romus, M., dan Museliza V. 2012. Pengadaan Barang dan Jasa. Rineka Cipta. Jakarta.
  28. Subagya, H. 1994. Manajemen Logistik. CV. Haji Masagung. Jakarta.
  29. Sugiyanta. 2016. “Analisis Belanja Modal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia”. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, 14(1).
  30. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta. Bandung.
  31. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi dari UU No. 32 Tahun 2004)